Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
BIREV: Business and Investment Review Jurnal manajemen dan ekonomi terbaik
Articles
DOI: 10.61292/birev.92
Published: 2024-01-31

Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Indonesia
Collaborative Governance Tourism Village Development Stakeholders

Abstract

This study aims to determine how the implementation of collaborative governance in the development of Pinge Village, Marga District, Tabanan Regency. In this study, the author used a type of qualitative research with a descriptive method. The analysis uses the theory of collaborative governance success measures from Deseve in Sudarmo (2011). The research findings show that collaboration between the government, private sector and the community has been going quite well, but there are several problems such as dominance from the community, there is still collaboration without written cooperation documents, and inadequate financial and human resources. The recommendations that’s possible are that the government more routinely conducts direct observations, expanding collaboration networks and the community’s more enthusiastic about contributing to the development of tourism villages.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Pinge, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis menggunakan teori ukuran keberhasilan collaborative governance dari Deseve dalam Sudarmo (2011). Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat sudah berjalan cukup baik, namun terdapat beberapa permasalahan seperti adanya dominasi dari pihak masyarakat, masih terdapat kolaborasi tanpa dokumen kerja sama tertulis, dan sumber daya keuangan dan SDM yang belum memadai. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan yaitu pemerintah lebih rutin melakukan pengamatan langsung, swasta lebih intens melakukan promosi, pengelola meningkatkan kapasitas pelayanan wisata, memperluas jaringan kolaborasi, membuat aturan yang mengikat antar stakeholder dan masyarakat lebih semangat berkontribusi dalam pengembangan desa wisata.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Pengembangan Desa Wisata, Stakeholders

References

  1. Alamsyah, Dwi. 2019. Collaborative Governance Dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik 4 (2): 112-127. https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik
  2. Ansell, Chris & Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory 18 (4): 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
  3. Astuti, Retno Sunu, dkk. 2020. Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
  4. Baringbing, S. N. S. M., Winaya, I. K., & Wijaya, K. A. S. (2023). Community Empowerment In Developing Tourist Village in Kenderan Village, Tegallalang Sub-disctrict, Gianyar Regency. Ethics and Law Journal: Business and Notary, 1(2). https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i2.46
  5. Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan. 2023. Desa Wisata Pinge. https://dispar.tabanankab.go.id/#
  6. Dinas Pariwisata Provinsi Bali. 2023. Buku Statistik Pariwisata Bali Tahun 2022. Diakses tanggal 13 Juli 2023 pada: https://disparda.baliprov.go.id/buku-statistik-pariwisata-bali-tahun-2022/2023/03/
  7. Fadlurrahman, dkk. 2022. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur. Jurnal Pemerintahan dan Politik 7 (2): 29-35. https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2104
  8. Fiantika, F. R. 2022. Konsep Dasar Penelitian Kualitatif. Dalam Novita (Ed). Metodologi Penelitian Kualitatif. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
  9. Indonesia Tourism Development Corporation. 2021. ITDC Salurkan Bantuan Sarana Penerapan Protokol Kesehatan Bagi Desa Wisata Pinge. Diakses tanggal 23 Juli 2023 pada: https://itdc.co.id/index.php/press-release/itdc-salurkan-bantuan-sarana-penerapan-protokol-kesehatan-bagi-desa-wisata-pinge-20210530060830
  10. Jadesta. 2023. Peta Sebaran Desa Wisata. Diakses tanggal 13 Juli 2023 pada: https://jadesta.kemenparekraf.go.id/peta
  11. Keban, Yeremias T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media.
  12. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. 2021. Pedoman Desa Wisata. Edisi II. Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jakarta
  13. Maharani Utami, A. D., dkk. 2021. Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Journal of Public and Management Review 10 (3): 281-298. https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i3.31412
  14. Mebri, F. H., Ermaya Suradinata, dan Kusworo. 2022. Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura Provinsi Papua. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja 12 (1): 102-114. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2537
  15. Molla, Y., Tjahya Supriatna, dan Layla Kurniawati. 2021. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) 6 (2): 140-148. https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790
  16. Muryani. 2021. Sektor Pariwisata sebagai Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi. Diakses tanggal 21 Desember 2022 pada Unair News: https://news.unair.ac.id/2021/05/18/sektor-pariwisata-sebagai-mesin-baru-pertumbuhan-ekonomi/?lang=id
  17. Nugroho, A. Y., Amni Z. R, Kismartini. 2022. Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Riview 11 (2): 315-335. https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i2.33577
  18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali.
  19. Rahmadi. 2011. Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press.
  20. Risanti, F. & Fransisca Winarni. 2018. Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Wukirsari di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Journal of Public Policy and Administration Research 3 (3): 291-302.
  21. Santoso, R. S. & Titik Djumiarti. 2020. Collaborative Governance in Tourism Development at the Protected Area Sangiran Indonesia. Proceedings of the 6th International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS 2020). Atlantis Press: 351-355 https://doi.org/10.2991/assehr.k.201219.053
  22. Sudarmo. (2011). Isu-isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance. Surakarta: Smart Media.
  23. Sugiono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
  24. Sunaryo, Bambang. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia). Yogyakarta: Gava Media.
  25. Sutadji, Eddy, Dkk. (2020). Dinamika Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat Era 4.0. Malang: Media Nusa Creative.
  26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

How to Cite

Ni Made Angeliana Suwantara Putri, Putu Eka Purnamaningsih, & Ni Wayan Supriliyani. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. Business and Investment Review, 2(1), 47–57. https://doi.org/10.61292/birev.92